30 Januari 2015,

Kota Pekalongan yang akan melakukan launching logo Pekalongan, logo baru ini mempunyai arti yang menggambarkan sikap pemerinta

h dan masyarakat Pekalongan yang bersama dan saling berdampingan untuk membangun kota Pekalongan ke arah yang lebih baik. Launching logo ini akan dilaksanakan di lapangan Sekretariat Kota Pekalongan (Jl. Mataram No.1) di dalam acara ini terdapat berbagai macam kegiatan yang mencitrakan Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia, City of Craft and Folk Art .

 

PEKALONGAN – Kota Pekalongan dinobatkan sebagai Kota Kreatif Dunia dari UNESCO, untuk kategori Craft and Folk Arts atau Kerajinan dan Kesenian Rakyat, baru-baru ini. Dengan predikat tersebut, Kota Pekalongan menjadi kota pertama di Asia Tenggara, dan masuk dalam jaringan Kota Kreatif UNESCO bersama kota-kota lain dari penjuru dunia.

“Di dunia baru ada 16 kota saja untuk kategori kerajinan dan kesenian rakyat, dan di Asia Tenggara baru satu-satunya dan diraih oleh Kota Pekalongan, Indonesia ini. Di dunia, secara keseluruhan baru ada 69 kota yang dinobatkan sebagai Kota Kreatif Dunia,” kata Walikota Pekalongan M Basyir Ahmad saat berbicara dalam acara Dialog sejarah dengan SKPD dan perwakilan komunitas se-Kota Pekalongan, di rumah dinas Walikota, Jumat (9/1).

Disampaikan Basyir, UNESCO merupakan sebuah organisasi PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. UNESCO merupakan lembaga kredibel yang tidak mudah untuk disogok atau mudah diintervensi. Dipilihnya Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif itu murni melalui pertimbangan dan penilaian yang matang. “Ini murni terjadi. Tidak mungkin UNESCO bisa disogok. Mereka itu lembaga kredibel,” ujarnya.

Meminta Usulan

Basyir menjelaskan, saat itu, pada 2013 pihaknya meminta usulan agar Kota Pekalongan bisa jadi Kota Kreatif Dunia. Akhirnya setelah direvisi dan dievaluasi dari beberapa kota yang diusulkan di antaranya Bandung, Yogyakarta, dan Denpasar, Kota Pekalongan pada akhir 2014 lalu menjadi salah satu jejaring Kota Kreatif Dunia.

“Dari lima kota, alhamdulillah Kota Pekalongan yang terpilih dan di Indonesia bahkan Asia Tenggara belum ada. Kalau pun ada lagi nanti semacam ini, baru ada setelah 4-5 tahun lagi. Itu artinya Kota Pekalongan sulit terkejar oleh Kota-kota lain,” kata Basyir.

Disampaikan Basyir, perjalanan Kota Pekalongan menjadi salah satu Kota Kreatif Dunia, tak lepas dari peran serta masyarakat dan nenek moyang terdahulu. Termasuk sejak lama telah melestarikan kerajinan batik yang telah bertahan hingga sekarang ini.

Bahkan sebelumnya, pada 2009, batik telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya bukan benda. “Sejak batik diakui UNESCO, pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat hingga 5,8 persen, dan terus naik. Ini tentunya tal epas dari perjuangan nenek moyang kita yang melestarikan batik,” ujarnya. (enn-49)

 

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 12-01-2015)

PEKALONGAN – Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan (Dishubparbud) ditarget untuk memenuhi semua lini terkait pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan tersebut terdiri atas kawasan terminal, parkir dan pariwisata. Dari semua kegiatan yang dijalankan instansi tersebut, semuanya memenuhi target.

“Pada tahun lalu dari sektor parkir ditarget sekitar Rp 700 juta. Meski harus bekerja keras, sampai akhir 2014 hasilnya melebihi jumlah yang ditargetkan. Demikian juga di sektor pariwisata, dari pemasukan sebanyak Rp 600 juta yang ditargetkan oleh pemerintah setempat, juga tercapai,” kata Kepala Dishubparbud Doyo Budi Wibowo.

Target pengelolaan kawasan Terminal Pekalongan, juga tercapai. Sebelumnya ditarget melebihi jumlah tersebut. “Alhamdulillah, berkat kerja sama yang bagus kami bisa memenuhi target dari Pemkot,” imbuh dia. Meski bisa mencapai target, lanjut dia, namun ada kendala tersendiri dari sejumlah sektor yakni perparkiran. Awalnya di amerasa khawatir lantaran sampai pertengahan tahun lalu pemasukan PAD dari sektor tersebut baru 50 persen.

Bayar Kewajiban

Kendalanya lantaran ada sejumlah pengelola parkir yang malas menyetor dana parkir ke Dishubparbud. Terkait hal tersebut, karyawan yang membidangi sektor itu bersama sejumlah instansi terkait bekerja keras untuk ngopyak-ngopyak pengelola parkir yang belum setor. “Hampir setiap minggu langkah itu dilakukan dan hasilnya mereka mau membayar kewajibannya,”

Agar kendala seperti itu tak terjadi lagi, maka khususnya soal parkir harus semakin tertib. Paling tidak setiap bulan akan mendatangi mereka untuk menanyakan soal setoran dari hasil pengelolaan parkir. “Kalau untuk sektor lain tidak ada kendala dan mudah-mudahan tahun ini bisa kembali mencapai target,” ujar Doyo. (H4-74)

 

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 21-01-2015)

PEKALONGAN – Pemkot Pekalongan mengajukan anggaran ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah untuk pekerjaan normalisasi Sungai Bremi dan Sungai Meduri. Anggaran yang diajukan untuk keperluan itu sebesar Rp 11 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan Slamet Miftahudin mengatakan, sejumlah kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara akan terendam banjir, apabila debit air di dua sungai tersebut melimpah. “Air di sungai-sungai tersebut mudah meluap,” papar Miftahudin, Sabtu (17/1).

Sejumlah kelurahan tersebut yakni Kelurahan Padukuhan Kraton (Kecamatan Pekalongan Utara), Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Tirto (keduanya di Kecamatan Pekalongan Barat).

Pendangkalan

Kelurahan-kelurahan tersebut diapit Sungai Bremi dan Sungai Meduri, sehingga jika hujan deras, wilayah tersebut terendam. Kedua sungai tersebut tidak mampu menampung limpasan air karena terjadi pendangkalan. Selain itu, alur sungai menyempit dan tertutup eceng gondok.

Agar banjir tidak terus terulang di kelurahan-kelurahan tersebut, kedua sungai harus dinormalisasi. Menurut Miftahudin, Pemkot Pekalongan telah mengusulkan normalisasi Sungai Bremi dan Sungai Meduri ke Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Karena banjir di kelurahan-kelurahan tersebut sangat tergantung dari kondisi kedua sungai tersebut. “Anggaran untuk normalisasi Sungai Bremi dan Sungai Meduri sekitar Rp 11 miliar. Anggaran itu sudah diusulkan ke Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah,” papar Miftahudin. Namun, sejauh ini pihaknya belum mendapat kepastian kapan normalisasi tersebut akan terealisasi. (K30-74)

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 19-01-2015)

 

SALAH SATU yang di lakukan adalah menggandeng Politeknik Pusmanu untuk melakukan riset tentang batik. Langkah kerjasama dengan Pusmanu, juga dilakukan Pemkot sebagai upaya mempertahankan predikat dari UNESCO sebagai Kota Kreatif. Kerjasama dua instansi, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di ruang Kalijaga, Kamis (15/1).

Selain dengan Pemkot secara keseluruhan, dalam kegiatan itu Pusmanu juga menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan (Dishubparbud). Walikota Pekalongan, dr HM Basyir Ahmad mengatakan, ditetapkan sebagai Kota Kreatif tak membuat Kota Pekalongan dituntut untuk berjuang keras mempertahankan dan mengembangkan batik untuk masa depan. “Saat ini kita dapat predikat Kota Kreatif, dan akan dievaluasi terus. Maka sejak ini kami akan gandeng semua unsur supaya nanti bisa maksimal (pengembangan batik),” selain dalam pengembangan batik, kerjasama penelitian dengan Pusmanu juga akan berkaitan dengan segala hal tentang batik, termasuk pencemaran. Walikota berharap, dengan kerjasama ini Pusmanu bisa menghasilkan penelitian terkait masalah pencemaran di Kota Pekalongan. “Formulanya apa, nanti kami pakai,” imbuh dia.

Selanjutnya, mengenai kerjasama dengan Dishubparbud maka juga akan terjalin kemudahan dalam pengembangan museum maupun Pusmanu sendiri. Jika ada tamu ke Museum dan ingin belajar batik, bisa diarahkan ke Pusmanu. Begitu juga dengan Pusmanu yang bisa meminjam ribuan koleksi museum untuk pembelajaran bagi mahasiswa. Walikota menyadari, penganggaran riset di Indonesia termasuk minim yaitu hanya 0,2 persen di tingkat nasional. Sehingga kedepan dia berharap, melalui Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi (Ristekin), dia ingin riset di Kota Pekalongan dikembangkan, termasuk penganggaran. Minimal 0,5 persen anggaran dialokasikan untuk riset. Direktur Politeknik Pusmanu, Mujiyono, mengamini apa yang disampaikan Walikota. Pihaknya juga siap mewujudkan kerjasama berupa riset di bidang batik. “Penelitian jadi kelemahan di Indonesia karena hanya dianggarkan 0,2 persen. Dengan kerjasama ini kami siap untuk melakukan penelitian untuk memunculkan teknologi dan inovasi,” janjinya.

Bukan hanya di bidang riset, kedepan Pusmanu juga siap bekerjasama di bidang pendidikan batik dengan melatih pengangguran maupun anak putus sekolah. “Kami siap memberikan pelatihan bagi penganggaran. Misalnya satu kali pertemuan 15 orang, sampai 10 kali pertemuan kami jamin menguasai teknik batik sampai 60 persen,” tambah Pembina Yayasan Al Utsmani, H Arifin Utsman. Dia ingin, teknik batik tidak hanya dikuasai secara turun menurun, melainkan juga bisa dikuasai oleh orang yang tidak berasal dari keturunan membatik. Penandatangan MoU, di hadiri Kepala Kantor Ristekin, Slamet Budiyanto, Kepala Dishubparbud, Doyo Budi Wibowo, dan sejumlah staf Ahli Walikota. (nul)

 

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 16-01-2015)

Daftar Penghargaan Kota Pekalongan

 

1. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2013 tingkat pratama

Penghargaan diberikan oleh Presiden RI pada puncak peringatan Hari Ibu ke 85 tahun 2013 yang dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

2. Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Tahun 2013

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Penghargaan Ki Hajar Award, Tahun 2013

Penghargaan diberikan Kementerian Pendidikan Nasional terkait Implementasi TIK untuk sektor Pendidikan.

4. Kota Percontohan Penerapan E-Gov Berbasis Teknologi Open Source

Penghargaan diberikan Kementerian Riset & Teknologi terkait Penerapan E-Gov berbasis Teknologi Open Source

5. Rekor Dunia MURI, Tahun 2013

Penghargaan diberikan Yayasan MURI untuk kategori Pemda terbanyak mengembangkan dan memanfaatkan Aplikasi OSS.

6. Juara I Nasional Pos Layanan Teknologi (Posyantek) 2013

Penghargaan diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri & Kementerian Riset & Teknologi dalam rangka Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun 2013.

7. Juara I Nasional Pembangunan Penataan Ruang Kategori Kota (2013, Kementerian PU)

Penghargaan diberikan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk pembangunan Penataan Ruang, Kategori Kota. Penghargaan diberikan kepada 3 kategori, yaitu; Kota, Kabupaten dan Provinsi.

8. Creatif City Award 2013

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kratif Indonesia kemudian dinominasikan Creatif City ke Unesco

9. Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Tahun 2013

Penghargaan diberikan Kementerian Perhubungan

10. Penghargaan Kota Layak Anak, Tahun 2013

Pengharagan diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan

11. Penghargaan Kepurbakalaan dan Kemuseuman dari Kemendikbud, Tahun 2013

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12. Adipura 2013

Penghargaan oleh diberikan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Kota terbersih

13. Juara I Nasional IOSA (Indonesia Open Source Award) Tahun 2012

Penghargaan diberikan kepada 10 Pemerintah daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

14. Tokoh Open Source Nasional Tahun 2012 Kategori Tokoh Pemerintahan

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penghargaan diberikan kepada 3 Tokoh untuk 3 kategori, yakni kategori tokoh Pemerintahan; Pendidikan; Komunitas)

15. Peringkat I PEGI (Pemeringkatan E-Gov) Kab/Kota Se-Jateng – 2012

Pemeringkatan Indeks E-Government Indonesia dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

16. E-Goverment Award – TIK (2011)

Penghargaan diberikan Kementerian Komunikasi & Informatika. Penghargaan E-Govermnet Award diberikan kepada 6 Kabupaten/kota di Indonesia

17. KPID Award 2012 (7 Kab/Kota Se-Jateng)
18. Adipura 2012

Penghargaan oleh diberikan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Kota terbersih

19. Tiga Kota Teladan 2012

Penghargaan diberikan United Nations Human Sattlements Programme atau yang lebih dikenal dengan nama UN Habitat, dengan 3 kriteria yaitu Leadership, Tata Kelola Pemerintahan, Kebijakan Pro Rakyat. Selain Kota Pekalongan, dua kota lainnya yang menjadi Kota Teladan adalah Kota Solo (Jawa Tengah) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

20. Citra Pesona Wisata (CIPTA) 2012

Penghargaan diberikan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Indonesia kategori Daya Tarik Wisata Budaya Museum Batik di kota Pekalongan

21. Juara I Nasional Pembangunan Penataan Ruang 2012

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum

22. Juara III Nasional Pembangunan Bidang Cipta Karya 2012

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum

23. IMP (Inovasi Manajemen Perkotaan) 2011; 2012

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri

24. ICT Pura (ICT/TIK – Teknologi Informasi dan Komunikasi) - Adipura Bidang TIK 2011

Penghargaan diberikan Kementerian Komunikasi & Informatika. Penghargaan diperoleh pada bidang teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republika, dalam bentuk ICT Pura, atau semacam penghargaan Adipura Bidang TIK. Kota Pekalongan terasuk salah satu dari 30 Kabupaten/Kota penerima ICT Pura 2011.

25. Juara 1 Nasional IOSA Tahun 2011 – TIK Open Source (Kemenkominfo: 10 Kab/Kota);

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Kominfo terkait implementasi Free Open Source Award dalam Penerapan E-Government. Penghargaan diberikan kepada 10 Pemda terbaik (provinsi dan Kabupaten)

26. Peringkat I PEGI (Pemeringkatan E-Gov) Kab/Kota Se-Jateng; -- 2011

Pemeringkatan Indeks E-Government Indonesia dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

27. Innovative Regional Award 2011

Penghargaan diberikan BPPT & Kementerian Riset & Teknologi terkait Pembangunan Berbasis Ilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK) diberikan kepada 5 Kabupaten/Kota Terbaik

28. Juara I Pembangun Bidang Permukiman 2011 (Kementerian PU);

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum

29. Upakarti 2011 (Presiden / Kemenperin) (7 Kab/Kota Lain);

Penghargaan diberikan Presiden RI terkait Jasa Kepedulian. Upakarti jasa kepedulian diberikan 7 Kabupaten/Kota yaitu Bupati Enrekang, Bupati Demak, Wali Kota Pekalongan, Bupati Gianyar, Bupati Kudus, Wali Kota Padang Panjang, dan Wali Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan.Untuk penghargaan Upakarti 2011 kategori jasa pengabdian diberikan kepada tujuh orang di antaranya Hartono Sumarsono dari Jakarta Selatan dan Sofia Oktaviana Ralahalu dari Kota Ambon, Provinsi Maluku.

30. Juara I MDGs Award 2011 (Wapres), bersama 3 Kab/Kota Lain;

Penghargaan diberikan Wakil Presiden RI kategori pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Penghargaan Millenium Development Goals (MDGs) Award diberikan bersama 3 Kabupaten/Kota

31. Innovating Leadership Awards 2011

Penghargaan diberikan BPPT & Kementerian Riset & Teknologi terkait Kepemimpinan Inovatif Berbasis ilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK)

32. Adipura 2011

Penghargaan oleh diberikan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Kota terbersih

33. Best I BLC (Broadband Learning Center) Regional Jateng

Penghargaan diberikan oleh PT Telkom Jawa Tengah

34. IOSA Award 2010

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Komunikasi & Informasi RI kategori Penghargaan Khusus Pengembangan Kemitraan

35. BLC (Broadband Learning Center) - Juara III Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis TIK

Penghargaan diberikan PT Telkom terkait Pemberdayaan Masyarakat berbasis TIK

36. Satu dari 2 Kab/Kota Yang menerapkan SIM Keuangan Daerah (APBD) Berbasis FOSS di Indonesia (Membangun secara mandiri bersama BPPT)
37. Adipura 2010

Penghargaan oleh diberikan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Kota terbersih

38. Investment Award (2010) BKPM;
39. Best Practices Pelestarian Batik – UNESCO 2009;
40. Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN – Kemenpan 2009),
41. Amal Bhakti Kementerian Agama;
42. Karya Bhakti husada Kemenkes;
43. Manggala Karya Kencana- BKKBN,
44. Penghargaan Swasti Saba – Kemenkes,
45. Mewakili Indonesia di Un Habitat Conference – Penangganan Lingkungan Kumuh,

PEKALONGAN – Mulai Januari tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menggunakan logo daerah baru dan menanggalkan logo daerah lama. Logo daerah yang baru tersebut diharapkan membawa semangat baru bagi jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Mulai 1 Januari, Pemkot Pekalongan mulai menggunakan simbol baru,” terang Walikota M Basyir Ahmad saat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV, di lingkungan Pemkot Pekalongan, di Ruang Amarta Setda, Jumat (2/1). dijelaskan dia, logo Pemkot Pekalongan sudah tigal kali diubah sejak zaman penjajahan. Logo daerah itu terakhir diubah pada 15 Desember 1958. Logo daerah yang lama, yang terdiri atas canting, motif batik jlamprang, laut berisi tiga ikan dan benteng, dinilai terlalu kaku (tidak luwes) dan tidak sesuai kondisi Kota Pekalongan saat ini.

Menurut dia, pada logo daerah yang baru mencakup tiga unsur penting, yakni canting, ikan dan orang bekerja. Simbol ikan melambangkan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Kota Pekalongan. Sedangkan simbol orang yang sedang bekerja melambangkan semangat kerja masyarakat yang tinggi, berjuang tiada henti dalam menghadapi tantangan dan meraih cita-cita.

“Dengan simbol baru ini, kita akan melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, bukan kekuasaan. Logo baru ini menjadi simbol pelayanan. Sedangkan pada logo daerah yang lama ada gambar benteng yang menyimbolkan kekuasaan,” paparnya sembari memperlihatkan logo baru itu kepada pejabat yang dilantik dan tamu undangan yang hadir pada acara tersebut.

Perkenalkan Logo

Disamping logo baru itu terdapat tulisan “city of crafts and folk art” Kota Pekalongan. Pada kesempatan itu, ia juga mulai memperkenalkan logo UNESCO yang akan disandingkan dengan logo Pemkot Pekalongan. Setelah ditetapkan sebagai Kota Kreatif UNESCO kategori kota kerajinan dan kesenian rakyat (craft and folk art) pada 1 Desember 2014, Pemkot Pekalongan berhak mencantumkan logo UNESCO disamping logo Pemkot Pekalongan. Secara khusus ia meminta kepada jajaran di Dinas Pendidikan untuk menyosialisasikan logo baru tersebut.

Ia menambahkan, perubahan logo daerah tersebut sudah dipikirkan selama lima tahun. “Jadi perubahan logo daerah ini tidak keputusan emosional, tapi dipikir betul-betul selama lima tahun,” ucapnya. Perubahan lambang daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 PP tersebut, logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura, tanda batas antarprovinsi, kabupaten dan kota. Selain itu, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan atau kelengkapan busana. (K30-49)

 

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 05-01-2015)

Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad Syawie mengatakan, alasannya mengubah logo adalah untuk menonjolkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, logo Kota Pekalongan saat ini dinilai banyak menonjolkan kekuasaan.

"Filosofi logo baru itu antara lain yakni membuat orang lokal memandang pemerintah secara egaliter dan bukan lagi simbol pemerintah yang berkuasa, tapi simbol pemerintah untuk melayani masyarakat. Ada juga gambar orang yang sedang beribadah dan bekerja, sesuai masyarakat Pekalongan yang agamis dan pekerja keras, tanpa meninggalkan khas Pekalongan yakni canting dan ikan," terangnya.